Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa partai-partai politik yang tidak menaati komitmen tentunya tidak bisa bersama-sama lagi berada di dalam koalisi.

Dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Presiden mengatakan bahwa sanksi tentu akan diberikan kepada partai politik anggota koalisi yang tidak mematuhi komitmen.

"Jika tidak, ke depan tentu sanksi harus diberikan. Dalam penataan kembali koalisi, yang Insya Allah, akan kami lakukan dalam waktu dekat ini, jika memang ada partai politik tidak lagi bersedia mematuhi atau menaati kesepakatan yang sudah dibuatnya bersama-sama saya dulu, tentu partai politik seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi," tutur Kepala Negara.

Presiden menjelaskan, para pimpinan partai politik yang bergabung dalam koalisi, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat, telah menandatangani nota kesepakatan terdiri atas sebelas butir yang menjadi aturan main dalam koalisi.

Salah satu butir nota kesepahaman yang ditandatangi oleh pimpinan partai politik dengan dirinya pada Oktober 2009, menurut Presiden, bahwa koalisi dilaksanakan atau berlaku di bidang eksekutif dan legislatif.

"Ini tertulis, tersurat, bukan hanya tersirat dalam nota kesepahaman yang kami tandatangani," ujar Presiden.

Setelah melakukan evaluasi secara mendalam, Presiden --tanpa menyebutkan nama partai politik tertentu-- mengatakan bahwa ada kesepakatan yang dilanggar oleh satu atau dua partai politik anggota koalisi.

"Saya katakan tadi saya melakukan evaluasi secara mendalam. Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari teman-teman di pemerintahan bahwa ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh satu, dua, partai politik," jelasnya.

Selain evaluasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri sebagai ketua koalisi, Presiden mengaku juga menerima rekomendasi dari banyak pihak yang menyarankan untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap koalisi agar koalisi tersebut tidak membingungkan rakyat.

Presiden mengatakan, dalam melakukan peninjauan ulang terhadap koalisi ia tetap berpegang pada dokumen nota kesepahaman antara partai politik anggota koalisi dengan dirinya.

"Saya ingin kalau memang semua masih tetap ingin bersama-sama, berjuang dalam koalisi untuk rakyat, bangsa, dan negara, maka semua kesepakatan yang disebut code of conduct atau tata etika yang sebelas butir ini harus betul-betul dipatuhi, diindahkan, dan dijalankan," katanya.

Apabila terdapat partai politik anggota koalisi yang tidak lagi mau mematuhi nota kesepahaman itu, lanjut Presiden, maka tentunya tidak mendapatkan tempat lagi dalam koalisi.

"Jika ada yang tidak bersedia, berarti atau barangkali menjadi takdir sejarah untuk tidak bisa lagi bersama-sama dalam koalisi," ujar Kepala Negara.

Presiden bersama dengan Wakil Presiden Boediono saat ini sedang melakukan komunikasi secara maraton dan intensif dengan seluruh partai politik angota koalisi dengan menerima masukan dan saran dari banyak pihak.

"Inti komunikasi saya adalah koalisi yang efektif sungguh diperlukan, agar pemerintah ini dapat menjalankan tugas secara efektif pula," katanya.

Dalam konferensi pers, Presiden juga meminta agar partai politik anggota koalisi menyudahi semua perdebatan di media massa karena tidak baik bagi politik dan juga tidak baik ditonton oleh rakyat.

"Karena justru saya sedang mencari solusi yang paling tepat dan pada saatnya rakyat akan tahu solusi apa itu. Yang penting, kami mendedikasikan semuanya ini agar mandat diberikan kepada saya selaku Presiden dan Pak Boediono selaku Wakil Presiden dalam Pemilu 2009 dapat kami laksanakan dengan baik melalui pemerintahan yang efektif bersama-sama dengan partai politik yang bergabung dalam koalisi," demikian Presiden.