 |
| Partai Golkar (Foto: Web) |
Golkar Bantah Ingkari Komitmen Koalisi | Partai Golongan Karya membantah telah mengingkari nota kesepahaman yang dibuat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai koalisi partai pendukung pemerintah.
Usai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta Selasa, Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang juga Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan bahwa yang terjadi sebenarnya hanyalah perbedaan pendapat yang merupakan suatu pilihan terbuka yang bisa saja terjadi di wilayah parlemen.
"Kalau saya baca partai, selama ini tidak ada pengingkaran. Isunya satu pendapat boleh berbeda. Memang kemudian menjadi seolah tidak kompak, tapi itu suatu pilihan yang dibuka di parlemen. Itu yang terjadi," tuturnya.
Agung berpendapat bisa saja dilakukan pengkajian ulang terhadap koalisi namun untuk melihat kekurangan yang terjadi selama setahun terakhir dalam mengambil keputusan.
Pengkajian ulang itu, lanjut dia, seharusnya tidak ada niat untuk membubarkan koalisi namun semata-mata untuk meningkatkan kinerja sekretariat gabungan partai politik anggota koalisi.
"Sah-sah saja jika ada pemikiran untuk dikomunikasikan antara pendukung pemerintahan SBY. Karena tidak ada niat untuk bubar, tapi semata-mata agar sekretariat gabungan ini berkinerja baik. Koalisi ini sendiri adalah barang baru, ada trial and error, kalau ada perbedaan pendapat harus bisa diselesaikan," tuturnya.
Agung mengatakan saat ini memang telah ada komunikasi antara Presiden Yudhoyono selaku ketua koalisi dengan partai-partai politik anggota koalisi untuk menyampaikan kembali komitmen masing-masing ketua umum partai politik serta sikap mereka terhadap pemikiran dan pandangan pemerintah.
Meski demikian, Agung mengaku belum tahu ada rencana pertemuan antara Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Ia mengatakan akan lebih baik apabila Presiden Yudhoyono mengundang partai politik anggota koalisi guna memperbaiki komunikasi.
"Jika Presiden ingin mengundang partai koalisi saya kira itu hal yang baik. Agar tidak ada yang terjadi seperti kemarin, misalnya dengan voting, tidak diselesaikan dengan biasa saja," ujarnya.
Agung berpendapat Golkar seharusnya tidak diposisikan sebagai berbeda pendapat dan sebaliknya justru sudah cukup membantu dalam koalisi.
Meski mengakui hak perombakan kabinet berada di tangan Presiden, Agung mengatakan, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Golkar dari Kabinet Indonesia Bersatu II karena selama ini ia bekerja sepenuh hati untuk pemerintah.
"Kalau posisi reshuffle itu kami serahkan kepada Presiden. Tidak ada langkah kontradiktif, apalagi langkah formal. Jika ada `statement anggota DPR, itu kan dari pribadi bukan atas nama partai. Saya bekerja sepenuh hati, tidak cukup alasan mendepak," demikian Agung.
Usai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan di Jakarta Selasa, Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang juga Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan bahwa yang terjadi sebenarnya hanyalah perbedaan pendapat yang merupakan suatu pilihan terbuka yang bisa saja terjadi di wilayah parlemen.
"Kalau saya baca partai, selama ini tidak ada pengingkaran. Isunya satu pendapat boleh berbeda. Memang kemudian menjadi seolah tidak kompak, tapi itu suatu pilihan yang dibuka di parlemen. Itu yang terjadi," tuturnya.
Agung berpendapat bisa saja dilakukan pengkajian ulang terhadap koalisi namun untuk melihat kekurangan yang terjadi selama setahun terakhir dalam mengambil keputusan.
Pengkajian ulang itu, lanjut dia, seharusnya tidak ada niat untuk membubarkan koalisi namun semata-mata untuk meningkatkan kinerja sekretariat gabungan partai politik anggota koalisi.
"Sah-sah saja jika ada pemikiran untuk dikomunikasikan antara pendukung pemerintahan SBY. Karena tidak ada niat untuk bubar, tapi semata-mata agar sekretariat gabungan ini berkinerja baik. Koalisi ini sendiri adalah barang baru, ada trial and error, kalau ada perbedaan pendapat harus bisa diselesaikan," tuturnya.
Agung mengatakan saat ini memang telah ada komunikasi antara Presiden Yudhoyono selaku ketua koalisi dengan partai-partai politik anggota koalisi untuk menyampaikan kembali komitmen masing-masing ketua umum partai politik serta sikap mereka terhadap pemikiran dan pandangan pemerintah.
Meski demikian, Agung mengaku belum tahu ada rencana pertemuan antara Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Ia mengatakan akan lebih baik apabila Presiden Yudhoyono mengundang partai politik anggota koalisi guna memperbaiki komunikasi.
"Jika Presiden ingin mengundang partai koalisi saya kira itu hal yang baik. Agar tidak ada yang terjadi seperti kemarin, misalnya dengan voting, tidak diselesaikan dengan biasa saja," ujarnya.
Agung berpendapat Golkar seharusnya tidak diposisikan sebagai berbeda pendapat dan sebaliknya justru sudah cukup membantu dalam koalisi.
Meski mengakui hak perombakan kabinet berada di tangan Presiden, Agung mengatakan, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Golkar dari Kabinet Indonesia Bersatu II karena selama ini ia bekerja sepenuh hati untuk pemerintah.
"Kalau posisi reshuffle itu kami serahkan kepada Presiden. Tidak ada langkah kontradiktif, apalagi langkah formal. Jika ada `statement anggota DPR, itu kan dari pribadi bukan atas nama partai. Saya bekerja sepenuh hati, tidak cukup alasan mendepak," demikian Agung.
Sumber: Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar